CATATAN HIKMA " KENDARAAN DINAS BUPATI TANA TORAJA " MASYARAKAT DI BERI PARTISIPASI TUGAS MEMANTAU DI DAERAHNYA ''PASAL 41 AYAT 1 UUD NOMOR 31 1999''

Catatan Hikma: Kasus Mobil / Kendaraan Dinas Bupati Tanah Toraja Generasi Bangsa saat ini  harus Kritis di jalan yang benar, dari Hal yang kecil hingga yang besar. 

1. Penggunaan kendaraan dinas diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005
tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Tabungan dan Disiplin
Kerja. Dalam lampiran II angka 5 dinyatakan bahwa penggunaan kendaraan
dinas dibatasi hanya pada hari kerja.

2.  Permen PAN ( Masyarakat di beripartisipasi)
Merupakan respon dari Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat diberi
partisipasi yang luas untuk secara aktif memantau pelaksanaan tugas resmi
baik pusat maupun di daerah, termasuk penggunaan fasilitas negara,
sehingga aset negara benar-benar dimanfaatkan hanya untuk melaksanakan
tugas resmi sehingga dapat dihindari kerugian yang lebih besar

Bersyukur Masyarakat Toraja masih prihatin dengan kondisi tertentu di bumi lepongan bulan,

terkadang sangat kita prihatinkan ketika ke banyakan orang ketika suda dalam Sistem dan bahkan menjadi seorang pengikut antek antek politik.
Sudah tak lagi prihatin dengan kondisi di sekelilingnya, dan bahkan ketika suda di ketahui ada yg bobrok sistem pemerintahan tetap saja di bela dan di dukung,,,